Demokrasi, sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, sering kali dianggap sebagai landasan bagi keadilan dan kebebasan dalam suatu negara. Namun, apakah demokrasi selalu berhasil mengakomodasi aspirasi masyarakat secara adil? Artikel ini akan membahas mengenai :
- Pengertian demokrasi
- Demokrasi menurut para ahli
- Awal mula
- Pertentangan Socrates
- Hubungan Demokrasi, Dinasti Politik, dan Nepotisme
Pengertian
Menurut Wikipedia, Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Jika kita menarik garis besarnya maka pengertian demokrasi adalah setiap warga negara memiliki andil untuk pengambilan keputusan yang akan diambil untuk negaranya.
Demokrasi menurut para ahli
C.F Strong
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya.
Harris Soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat yang di dalamnya ada porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah.
Joseph Scumpheter
prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya para individu-individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.
Cleithenes
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Setiap warga negara memiliki andil untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara
Awal Mula Demokrasi
Pada Tahun 507 sebelum masehi, seorang pemimpin Athena bernama Cleithenes memperkenalkan sebuah sistem pemerintahan yang disebut sebagai demokratia. Berasal dari kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan, Ia menjelaskan bahwa sistem ini merupakan pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Setiap warga negara memiliki andil dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.
Namun apa alasan Cleithenes mengubah sistem pemerintahan? Menurut Paul Cartledge, seorang profesor asal universitas cambridge mengatakan tidak adanya sumber jelas yang mengatakan tentang alasan Cleithenes. Setelah pembunuhan saudara Hippias pada tahun 514 sebelum masehi, adanya dukungan publik yang semakin besar terhadap sistem yang dimana kekuasaan tidak lagi dipegang oleh kaum elit atau para bangsawan yang mungkin memotivasi Cleithenes untuk mengubah sistem dari aristokrat ke Demokrasi.
Untuk berpartisipasi pada sistem ini , seseorang harus bebas, dan laki-laki asli Athena. Berbeda dengan demokrasi modern, sistem ini bersifat langsung dan tidak diwakilkan. Yang berarti bahwa laki-laki Athena sendiri yang menjadi majelis, karena tidak adanya sensus penduduk. Lalu bagaimana cara menentukan seseorang bisa masuk menjadi majelis? Caranya cukup unik yaitu dengan diundi. Iya kalian ga salah baca kok, setiap tahunnya akan dilaksanakan undian untuk bertugas di dewan yang beranggotakan 500 orang.
Walaupun sistem ini terbuka untuk seluruh pria di Athena, tetap saja ada beberapa posisi yang hanya terbuka untuk kaum elit, contohnya adalah bendahara, posisi ini selalu diisi oleh orang-orang kaya dan memiliki kekuasaan seolah-olah hanya merekalah yang tau cara mengelola keuangan. Selain bendahara, ada juga posisi 10 Jenderal yang berposisi pada pemerintahan teratas yang hanya diisi oleh kaum-kaum elit.
Pertentangan Socrates terhadap Demokrasi
Ditengah perubahan yang sedang terjadi ada salah satu tokoh filsuf yang menentang sistem ini, Ia adalah Socrates. Ia beranggapan demokrasi tanpa ada pemikiran yang rasional hanya akan meruntuhkan demokrasi itu sendiri, selain itu Ia juga beranggapan negara akan diisi oleh orang-orang bodoh yang memilih tanpa tau apa yang dibutuhkan negaranya.
Dia menggambarkan betapa mudahnya pemilu bisa menyesatkan warganya. Socrates memakai contoh dua calon yang terdiri dari penjual permen dan seorang dokter, dimana saat kampanye si penjual permen akan mengatakan bahwa dia akan membawa kebahagiaan pada seluruh warga dengan cara memberikan permen setiap hari secara gratis dan bisa memakan permen sepuasnya, tidak seperti sang dokter yang memberikan obat-obatan yang rasanya pahit dan tidak enak. sambil menyembunyikan fakta bahwa permen secara perlahan akan merusak gigi dan tubuh. Fenomena ini dinamakan demagogi atau provokasi.
Menurut Socrates rakyat tidak memilih kebijakan yang cukup untuk mengetahui kebenaran yang hakiki. Dari kasus diatas, rakyat akan memilih sang penjual permen karena rakyat menyukai permen daripada obat-obatan yang pahit. Tentu hal ini sangat sering kita jumpai pada demokrasi modern saat ini.
Ada satu lagi yang disampaikan oleh Socrates, Ia bertanya kepada ademantius “Jika kamu hendak pergi berlayar kelautan lepas, siapa pilihanmu untuk memimpin pelayaran tersebut? Tidak peduli apakah dia orang yang memang teredukasi dalam hal pelayaran?”. Ademantius seketika menjawab “Jawaban terakhir tentunya”. Lalu Socrates menjawab “Lantas mengapa kita membiarkan semua orang memiliki suara untuk menentukan siapa yang cocok untuk memimpin?. Bjirr bener juga yakk.
Ia beranggapan bahwa pemilihan bukan hanya sekedar intuisi, namun juga harus dilandaskan dengan ilmu pengetahuan, cara memilih tersebut juga harus diajarkan pada instansi pendidikan, Namun karena pemilihan tersebut tidak diajarkan maka masyarakat menggunakan intuisi untuk memilih.
Karena dianggap merusak moral kaum muda dan tidak percaya dengan dewa, akhirnya Socrates dijatuhi hukuman mati dan meminum racun Hemlock pada 15 Februari 399 sebelum masehi.
Demokrasi Athena secara resmi berakhir pada tahun 322 sebelum masehi, ketika Makedonia memberlakukan pemerintahan Oligarki setelah mengalahkan Athena dalam pertempuran. Salah satu warisan utama demokrasi Athena adalah pengaruhnya terhadap republik Romawi yang bertahan hingga tahun 27 sebelum masehi, dan menjadi cikal bakal demokrasi modern hingga saat ini.
Hubungan Demokrasi, Dinasti Politik, dan Nepotisme
Setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan awal mula demokrasi, kali ini kita akan membahas tentang hubungan demokrasi dengan dinasti politik yang akan mengacu terhadap Nepotisme.
Menurut beberapa studi, Dinasti politik terjadi akibat praktik dari demokrasi itu sendiri, mengapa demikian? Sebab dalam prinsip demokrasi ada yang dinamakan prinsip persamaan hak, sehingga seluruh warga negara dapat mengikuti kegiatan politik termasuk anak dan kerabat dari para pejabat.
Namun perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan mengakibatkan rusaknya pilar demokrasi, dan dalam praktiknya akan mengganggu jalannya pemerintahan sehingga sulit untuk mewujudkan good gevernance.
Dinasti politik ini sangat rentan terhadap korupsi, sebab dinasti politik bisa menjadi cikal bakal nepotisme. Sebagai contoh seorang pemimpin menempatkan keluarga atau kerabatnya pada sebuah lembaga dan membuat mereka memiliki jabatan yang cukup untuk mempengaruhi suara dalam pemerintahan. Ketika kekuasaan sudah mengerucut pada satu tangan, maka besar kemungkinan dia akan menyalah gunakan kekuasaan tersebut, seperti quotes “Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely”, yang artinya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah jelas korup.
Praktik Dinasti Politik cenderung melindungi keluarga sendiri, karena mereka bisa menutup akses dari luar untuk mengurangi akuntabilitas, dan memfasilitasi praktik korupsi. Apalagi dengan kekuatan yang mereka miliki tidak ada satupun orang yang berani melawannya.
Salah satu contoh praktik penyalahgunaan kekuasaan adalah seperti Mahkamah Konstitusi yang tiba-tiba merubah peraturan untuk membuka jalan bagi pihak tertentu agar bisa maju menjadi Capres dan Cawapres. Yang baru baru ini juga, masih hangat diperbincangkan adalah Mahkamah Agung yang juga tiba-tiba merubah peraturan untuk melicinkan jalan bagi pihak-pihak yang mau melaju menjadi walikota . Dan ini hanya contoh ya teman-teman, tidak ada di negara kita tercinta kok:v
Lebih lanjut lagi, Dinasti politik membuat orang yang memiliki kompetensi layak menjadi sulit untuk masuk kedalam pemerintahan dan sebaliknya malah mereka yang tidak kompeten dan memiliki hubungan dengan sang pemimpin yang bisa ikut dalam pemerintahan. Yaa seperti Menkominfo yang sedang naik daun ini Chuakzzz:v
Dinasti Politik jelas merusak demokrasi itu sendiri. Politik yang semestinya menjadi kekuatan untuk menyelamatkan masyarakat malah dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Patronase dan Nepotisme akan menghambat upaya untuk menciptakan prinsip kesetaraan.
Penutup
Okee akhirnya kita sampai pada tahap akhir ya teman-teman, semoga apa yang admin sampaikan bisa mengedukasi kita semuanya. Silahkan tinggalkan komentar agar admin jadi lebih semangat lagi.
Terima kasih dan sampai ketemu lagi di artikel selanjutnya!!
Indonesian 
English
lekas sehat demokrasi Indonesia
lekas pulih demokrasi Indonesia
Hmm sulit memang sih kalo yang diatas masih itu itu aja:v